Sumber : Harian Kompas, Sabtu, 9 Agustus 2008 | 01:01 WIB
Jakarta, Kompas - Demokratisasi yang berlangsung selama sepuluh tahun terakhir ini harus diubah arahnya. Jika tidak, proses demokrasi yang memakan banyak biaya seperti saat ini semakin membebani rakyat.
”Kita menyaksikan betapa penyelenggaraan pilkada memakan banyak biaya. Seperti pilkada di Jawa Timur, berapa besar anggaran yang dikeluarkan oleh anggaran negara. Belum lagi dana yang disediakan oleh masyarakat dan peserta pilkada,” ujar Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali, Kamis (8/8).
Menurut dia, dana politik yang menghabiskan miliaran bahkan bisa mencapai triliunan rupiah itu akan sangat bermanfaat jika langsung dipergunakan untuk usaha yang langsung bisa memberikan kesejahteraan rakyat.
”Problem lain dari demokrasi yang sudah dijalankan adalah betapa bangsa Indonesia seperti kehilangan nilai budayanya. Seolah-olah tak ada lagi rasa saling menghormati, yang tersisa hanya mau menang sendiri,” ujarnya.
Yang lebih menyedihkan, menurut Suryadharma, hilangnya nilai ini sudah merambah di kalangan calon intelektual.
”Kalangan mahasiswa seperti tidak lagi memegang norma kesopanan, mereka memaki dan mencaci semaunya. Yang lebih buruk lagi sering kali proses demokrasi menghasilkan tindakan destruktif,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal PPP Irgan Chairul Mahfiz menilai, proses demokratisasi yang baru menekankan kelembagaan demokrasi ini memang harus disempurnakan. ”Masih banyak kelemahan, namun itu semua proses. Artinya, bangsa Indonesia, jika serius, pasti akan bisa membangun Indonesia dengan sistem demokrasi yang lebih baik,” ujarnya. (MAM)
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Jumat, 12 September 2008
Keseimbangan Demokrasi Harus Dijamin
Demokrasi Kita Baru Sebatas Demokrasi
Sumber : Kompas, Sabtu, 9 Agustus 2008 | 03:00 WIB
Jakarta, Kompas - Pemerintah harus mampu memerhatikan dan memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negaranya, tidak saja terkait hak sipil dan politik, melainkan juga terkait hak-hak sosial dan ekonomi.
”Tidak cuma itu, pemerintah juga harus mampu menciptakan keseimbangan proses demokratisasi, tidak hanya terkait demokrasi dalam konteks politik, melainkan juga demokrasi secara ekonomi dan sosial,” kata Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, Jumat (8/8), saat peluncuran buku karyanya, Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah, di Bentara Budaya Jakarta.
Turut hadir dan memberikan sambutan antara lain Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita, Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
”Untuk bisa melakukan semua itu diperlukan falsafah dasar sebagai pemberi arah pembangunan. Filosofi dasar itu tidak lain adalah Pancasila dan UUD 1945. Konstitusi tidak mendasarkan dirinya sebagai liberalisme murni, yang hanya mengutamakan kebebasan dan kemerdekaan politik,” ujar Fadel.
Selain menjamin kebebasan politik dan sipil, konstitusi seharusnya juga menjamin kebebasan ekonomi dan sosial setiap warga negaranya.
”Sayangnya, sejak merdeka hingga sekarang, Indonesia dinilai masih belum menjalankan ideologi Pancasila dan UUD 1945, yang telah dibuatnya sendiri,” ujar Fadel.
Dalam sejarahnya, pemerintahan di Indonesia masih seolah berjalan dari kanan ke kiri, dari penerapan ideologi yang sangat liberal serta kapitalistik dan bahkan sempat pernah menjadi bentuk pemerintahan yang otoriter dan represif.
”Sekarang pun terkesan kuat kebijakan dan kegiatan ekonomi dan sosial yang ada cenderung berjalan secara sangat liberal,” ujar Fadel.
Padahal, liberalisme lebih menginginkan semakin dikurangi dan diperkecilnya peran negara, sementara kebebasan pasar diselenggarakan secara sebebas-bebasnya sehingga diharapkan kemudian akan terjadi semacam keseimbangan di masyarakat.
Demokrasi ”ngomong”
Dalam kesempatan yang sama, wartawan senior yang juga Pemimpin Umum Harian Kompas, Jakob Oetama, menyoroti keberadaan demokrasi di Indonesia, yang masih terhenti sebatas bentuk demokrasi ngomong (talking democracy), bukan demokrasi yang bekerja (working democracy).
”Kelemahan sebagian masyarakat kita masih sekadar ngomong doang dan belum melaksanakan. Jadi tidak heran demokrasi kita pun masih talking democracy dan bukan working democracy,” ujar Jakob.
Pendapat senada disampaikan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, salah seorang pembahas buku tersebut. Menurut dia, demokrasi di Indonesia akan selalu mendapatkan tantangan, terutama dari kalangan masyarakat sendiri, khususnya di tingkat bawah (akar rumput).
”Dalam kondisi seperti itu justru para pemimpin di tingkat lokal yang memiliki beban berat untuk menjawab tantangan masyarakatnya,” katanya. (DWA)
Sumber : Kompas, Sabtu, 9 Agustus 2008 | 03:00 WIB
Jakarta, Kompas - Pemerintah harus mampu memerhatikan dan memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negaranya, tidak saja terkait hak sipil dan politik, melainkan juga terkait hak-hak sosial dan ekonomi.
”Tidak cuma itu, pemerintah juga harus mampu menciptakan keseimbangan proses demokratisasi, tidak hanya terkait demokrasi dalam konteks politik, melainkan juga demokrasi secara ekonomi dan sosial,” kata Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, Jumat (8/8), saat peluncuran buku karyanya, Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah, di Bentara Budaya Jakarta.
Turut hadir dan memberikan sambutan antara lain Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita, Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
”Untuk bisa melakukan semua itu diperlukan falsafah dasar sebagai pemberi arah pembangunan. Filosofi dasar itu tidak lain adalah Pancasila dan UUD 1945. Konstitusi tidak mendasarkan dirinya sebagai liberalisme murni, yang hanya mengutamakan kebebasan dan kemerdekaan politik,” ujar Fadel.
Selain menjamin kebebasan politik dan sipil, konstitusi seharusnya juga menjamin kebebasan ekonomi dan sosial setiap warga negaranya.
”Sayangnya, sejak merdeka hingga sekarang, Indonesia dinilai masih belum menjalankan ideologi Pancasila dan UUD 1945, yang telah dibuatnya sendiri,” ujar Fadel.
Dalam sejarahnya, pemerintahan di Indonesia masih seolah berjalan dari kanan ke kiri, dari penerapan ideologi yang sangat liberal serta kapitalistik dan bahkan sempat pernah menjadi bentuk pemerintahan yang otoriter dan represif.
”Sekarang pun terkesan kuat kebijakan dan kegiatan ekonomi dan sosial yang ada cenderung berjalan secara sangat liberal,” ujar Fadel.
Padahal, liberalisme lebih menginginkan semakin dikurangi dan diperkecilnya peran negara, sementara kebebasan pasar diselenggarakan secara sebebas-bebasnya sehingga diharapkan kemudian akan terjadi semacam keseimbangan di masyarakat.
Demokrasi ”ngomong”
Dalam kesempatan yang sama, wartawan senior yang juga Pemimpin Umum Harian Kompas, Jakob Oetama, menyoroti keberadaan demokrasi di Indonesia, yang masih terhenti sebatas bentuk demokrasi ngomong (talking democracy), bukan demokrasi yang bekerja (working democracy).
”Kelemahan sebagian masyarakat kita masih sekadar ngomong doang dan belum melaksanakan. Jadi tidak heran demokrasi kita pun masih talking democracy dan bukan working democracy,” ujar Jakob.
Pendapat senada disampaikan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, salah seorang pembahas buku tersebut. Menurut dia, demokrasi di Indonesia akan selalu mendapatkan tantangan, terutama dari kalangan masyarakat sendiri, khususnya di tingkat bawah (akar rumput).
”Dalam kondisi seperti itu justru para pemimpin di tingkat lokal yang memiliki beban berat untuk menjawab tantangan masyarakatnya,” katanya. (DWA)
Rabu, 02 Juli 2008
Buldoser bunuh 4 warga Israel

Diperbaharui pada: 02 Juli, 2008 - Published 10:16 GMT
Jerusalem
Seorang polisi menembak mati supir buldoser dari jarak dekat
Seorang warga Palestina menabrakkan buldoser ke arah sebuah bis serta beberapa mobil di Jerusalem dan menewaskan 4 orang.
Polisi Israel mengatakan belasan lain terluka dan 7 diantaranya menderita luka serius dalam insiden di Jalan Jaffa, di pusat kota Jerusalem.
Wartawan BBC, Tim Franks, yang menyaksikan insiden itu mengatakan seorang aparat keamanan menembak mati supir buldoser tersebut.
Kepanikan melanda di sekitar tempat peristiwa dan ratusan orang berlarian menjauh.
"Kami menegaskan bahwa ini merupakan insiden teroris," kata jurubicara Kepolisian Israel, Micky Rosenfeld.
"Pasukan patroli khusus tiba di tempat kejadian. Salah satu sepeda motor kami mendekati buldoser itu, menembak dan menewaskannya," tambahnya.
Sementara itu seorang jurubicara Gerakan Palestina Hamas mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa mereka tidak berada di belakang insiden itu.
Serangan warga Palestina ke Jerusalem relatif jarang terjadi. Bulan Maret lalu seorang pria bersenjata Palestina menewaskan 8 orang di sebuah seminari.
Satu-satunya cara untuk menghentikan dia adalah dengan menembakkan peluru ke kepalanya
Saksi mata Tembakan jarak dekat
Buldoser itu melaju mengarah ke sebuah pasar dan menabrak sebuah bis serta beberapa mobil.
Pada satu saat terlihat sekitar 2 atau 3 pria masuk ke tempat kemudi buldoser dan buldoser itu sempat terguncang hebat, namun tidak berhenti.
Seorang saksi mata mengatakan kepada BBC dia melihat buldoser itu menabraki mobil dan bis. "Dia ingin membunuh sebanyak mungkin orang," kata saksi mata itu," tuturnya.
Saksi mata lain mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa dia melihat seorang pria yang tidak mengenakan seragam naik ke buldoser dan menembak supirnya.
"Satu-satunya cara untuk menghentikan dia adalah dengan menembakkan peluru ke kepalanya," kata saksi mata itu.
Harian Israel, Haaretz, mengatakan supir buldoser itu mempunya kartu pengenal Israel dan memiliki beberapa catatan kriminal.
Langganan:
Postingan (Atom)