Senin, 25 Agustus 2008

Manuver Politik Menjelang Pilpres

Oleh Aminuddin Siregar

Manuver politik menjelang pemilihan presiden 2009 mendatang ini, diperkirakan akan terjadi, walau dalam bentuk yang samar. Sebab maneuver politik merupakan salah satu kepiawaian para politisi sejak ribuan tahun lalu. Lompatan-lomptan politik yang tangkas dan sangat cekatan dimungkinkan terjadi. Tidak saja lantaran jumlah partai politik (parpol) yang dianggap oleh masyarakat terlalu banyak, tetapi juga karena maneuver politik adalah bagian dari seni bermain di atas panggung politik.

Kalau itu terjadi, bukanlah suatu keanehan dalam politik, melainkan merupakan tindakan yang memungkinkan bangkitnya kesadaran politik rakyat dan tumbhunya pengaruh luar biasa. Namun seringkali maneuver bukan untuk dicintai banyak orang, melainkan sekedar pencarian popularitas. Dalam politik itu sah adanya dan dianggap sangat realistik dalam upaya memangkan pertarungan sekaligus mewujudkan cita-cita menduduki kursi RI-1, banyak orang mengidamkannya.

Langkah menuju kursi kepresidenan itulah memang cukup berliku, seperti misalnya yang dialami oleh tokoh muda Amerika Serikat, Barack Obama, melangkah ke Gedung Putih. Banyak kelokan dan tikungan tajam, melintasi banyak duri, melewati tepi jurang, bahkan jalan setapak yang harus dilalui, dan sejumlah halang-rintang, berat-ringan lainnya. Saat seperti ini perlu pemikiran dan ketulusan niat untuk mensejahterakan masyarakat secara bersama.

Dalam kondisi dan situasi seperti itu, wajar saja kalau para politisi bertindak tangkas, termasuk untuk mendekatkan diri kepada rakyat. Maka siapa kandidat yang dirasakan oleh rakyat, paling dekat dengan mereka, kemungkinan besar kandidat atau calon itulah yang menjadi piliha mereka. Begitu juga nantinya para calon legislative baik pusat maupun daerah yang langsung dipilih oleh rakyat.

Bagaimana dengan tim sukses capres dan cawapres ? Juga akan mengalami kesibukan luar biasa. Mereka juga akan punya kesempatan melakukan manuver politik. Termasuk melakukan pendekatan-pendekatan politik satu sama lain. Ada yang menyebutnya reuni, ada yang bilang silaturrahmi, ada yang mengatakan persambungan kulturar, ikatan sosial dan emosional dan seterusnya, menggalang kekuatan.

Kegiatan semacam itu bisa dilakukan, tidak saja untuk menarik simpati para pemilih, tetapi juga menciptakan suasana akrab dan meninggalkan kesan moralitas yang tinggi. Santun dan lugas penuh tanggung jawab, disiplin dan semua yang bisa membuat hati seluruh rakyat sedikit terhindar dari rasa runyam.

Selain itu gunanya ialah menciptakan suara mayoritas, sembari menyampaikan anjuran dengan sejujur-jujurnya, agar rakyat memilih dengan tepat pada saat yang tepat. Bahwa langkah politik yang dilakukan adalah semata-mata untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia. Maka tekad semacam itu patut kita pandang baik dan positif.

Tetapi ketika manuver itu dilakukan melampaui lomptan-lompatan politik yang memperlihatkan hasrat berkuasa. Sudah pasti akan muncul anggapan dan penilaian kurang baik oleh orang banyak ini. lompatan politik itu tentu akan sia-sia belaka. Komunitas pemilih sekarang ini sudah sangat peka mendengarkan apa pun saja yang menjadi ucapan para politisi. Sehingga mereka dapat menangkap pesan sekecil apapun yang disampaikan.

Pesan-pesan itu, lalu disimak secara cermat, lantaran warga masyarakat dan pemilih tidak mau mengalami kekeliruan dalam memilih calon yang memberi janji-janji belaka. Termasuk yang muluk-muluk, pasti tidak akan diterima oleh pemilih.

Itu sebabnya, kembali yang perlu mendapat perhatian para calon presiden dan calon wakil presiden ialah, tidak sekedar melaukan maneuver, tetapi memperlihatkan langkah jitu yang bisa mengubah image masyarakat terhadap citra masing-masing pasangan calon. Lebih-lebih menjelang pilpres yang tidak lama lagi akan digelar, dan helat politik terbesar ini akan menjadi pesta yang meriah, aman dan damai.

Pandangan masyarakat terhadap citra tiap capres/cawapres jauh sebelum pemilihan presiden saat ini sudah cukup baik dan positif. Namun di dalam kenyataannya justru sang capres/cawapres itu sendirilah yang seringkali memberi gambaran tentang sepak terjang dan citra yang tidak memandang persoalan rakyat sebagai bagian dari masalah politik itu sendiri. Ini jelas akan mengurangi nilai para calon baik sebagai pemimpin maupun politisi.

Sebab, kepemimpinan para calon itu tidak cuma ditetnukan dalam kerangka politik semata. Tetapi sejauh mana para calon itu bisa diterima semua pihak, semua kelompok, semua kalangan, semua unsur dan semua komponen bangsa, seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Tentu saja yang paling diharapkan seluruh rakyat ialah pertarungan yang kompetitif, jujur dan adil, sehat dalam segala aspek. Tidak ada kecurangan apalagi praktek politik uang, dan tindakan-tindakan manipulatif lainnya.

*Penulis Staf Pengajar Pusdiklat Depdagri Regional Bukittinggi

Sabtu, 09 Agustus 2008

Muslims rally in Indonesia at US call for release of activists


Photo: AFP
Click to enlarge

JAKARTA (AFP) - A hardline Muslim group staged a rally outside the US embassy in Jakarta on Saturday to protest over a call by Washington for the release of two Papuan activists.
Some 100 members of Hizbut Tahrir massed outside the embassy with banners reading: "We are against US intervention in Papua."
The demonstration came after some 40 members of the US Congress sent a letter to Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono urging an "immediate and unconditional" release of the activists on human rights grounds.
Philep Karma and Yusac Pakage were sentenced to 15 and 10 years respectively in 2005 after a court found them guilty of treason after they raised an outlawed separatist flag.
"The US Congress letter is obvious evidence that the US have given their support to Papua separatist group who want to be independent from Indonesia," Ismail Yusanto, spokesman for Hizbut Tahrir Indonesia said in a press release.
The group also urged Yudhoyono to reject US intervention and to stick to the government's stance of eradicating separatist movements in the country.
Indonesia took control of Papua, a former Dutch colony on the western half of New Guinea island, in 1969 after a vote among a select group of Papuans widely seen as a sham.
Papuans have long accused Indonesia's military of violating human rights in the province and complain that the bulk of earnings from its rich natural resources flow to Jakarta.

Kamis, 07 Agustus 2008

PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

Oleh Aminuddin Siregar

Agribisnis nampaknya tidak cuma sekedar isapan jempol, apabila ditemukan modus baru pengembangan agribisnis ini, dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Akan tetapi problem yang seringkali muncul kepermukaan, justru bukan masalah pengembangan, melainkan seberapa efektif manajemen agribisnis ini telah dilakukan. Sehingga persoalan yang menyangkut daya dukung ekonomi daerah yang berbasis kerakyatan menjadi prioritas..

Itu sebabnya, mengapa perlu dicari modus baru pengembangan agribisnis ini. Di mana agribisnis benar-benar dapat menjadi satu kekuatan bagi daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Barulah kemudian makna otonomi daerah, yang berbasis kerakyatan dapat digiring ke arah terciptanya demokratisasi ekonomi. Meskipun demokrasi dianggap tidak selalu bisa memberantas kemiskinan.

Pusat krisis yang dibentuk pemerintah tempo hari itu, nampaknya bertujuan untuk membantu dan mendukung pelaku bisnis dan perdagangan dalam meningkatkan usaha mereka. Bukan saja di tingkat nasional dan regional melainkan juga pada tingkat global. Sebab menurut Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yang ketika itu dijabat oleh Rini MS. Soewandi, usaha pengembangan itu difokuskan pada tiga bidang industri, yakni industri tekstil, produk tekstil, dan industri alas kaki, serta industri elektronik.

Dengan dibentuknya pusat krisis industri dan perdagangan ini, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Sekurangnya dapat mengurangi angka pengangguran yang cenderung meningkat dari hari-kehari. Harapan ini tidak saja untuk memperkuat kembali perekonomian regional tetapi juga dapat mendongkrak laju perekonomian daerah secara lokal, dengan berbasiskan ekonomi kerakyatan.
Sejalan dengan itu Manajemen Pengembangan Agribisnis Berwawasan Lingkungan sangat diperlukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Sebab pengembangan agribisnis juga akan dapat dijadikan sebagai kekuatan daya saing disektor perdagangan. Untuk mewujudkan hal Ini, tentu saja diperlukan kesepakatan bersama, konsensus, dan terlebih lagi sangat diperlukan ialah komitmen terhadap pengembangan agribisnis sebagaimana diharapkan.

Persoalannya, apakah pencarian modus baru pengembangan agribisnis ini bisa disepakati, apabila penegakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan benar justru dianggap sebagai hambatan? Padahal semua warga masyarakat mesti mengetahui apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan secara transparan aspirasi mereka yang disuarakan oleh wakil mereka sepenuhnya didasarkan pada kesesuaian dengan kebutuhan mereka.

Penulis Staf Pengajar pada Pusdiklat Depdagri Regional Bukittinggi. Penggagas Forum Diskusi Komunitas Klub Haus Buku

Senin, 04 Agustus 2008

Menyambut Kenduri Demokrasi 2009

Oleh Aminuddin Siregar

Kini demokrasi diyakini sebagai cara terbaik dalam melakukan berbagai persambungan sosial-politik. Baik dalam konteks persambungan pemerintah dengan masyarakat, maupun dalam konteks Negara-bangsa. Persmbungan-persambungan kultural, politik, dan persambungan-persambungan sosial kemasyarakatan lainnya.

Silaturrahmi politik, suka tidak suka, mau tidak mau dilihat sebagai kegiatan dari bentuk kepentingan semata dari apa yang menjadi hasil dari sebuah pesta demokrasi. Ketika pemerintah mulai mempertaruhkan segala potensinya untuk membangun kesejahteraan rakyat. Partai politik muncul berduyun-duyun.

Kenduri demokrasi 2009, memang harus disambut semeriah mungkin bukan saja karena pesta seperti itu harus terjadi, melainkan karena kenduri itu merupakan momentum mengatur kembali bagaimana strategi mengurus rakyat yang baik dan benar Termasuk mengatur kembali fungsi-fungsi pemerintahan mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat. Dalam kaitan ini mesti muncul kepedulian terhadap nasib rakyat, yang pasti membutuhkan komitmen dan integritas. Bukan saja oleh pemerintah melainkan juga oleh institusi politik yang ada.

Keduri demokrasi selalu mendapat perhatian banyak orang. Tidak saja oleh kalangan politisi, birokrasi, kaum profesional, tokoh masyarakat dan organisasi politik, serta kelompok kepentingan lainnya. Tetapi juga oleh hampir seluruh lapisan masyarakat politik. Perhatian itu wajar, terutama menjelang kenduri demokrasi yang tinggal beberapa bulan lagi.

Karena itu, harus berani jujur untuk menyelamatkan kenduri demokrasi terhadap munculnya distorsi terhadap jalannya proses politik. Terutama yang menyangkut pengadaan dan pendistribusian kelengkapan kenduri. Khususnya menyangkut proses penghitungan kertas suara. Itu sebabnya, kenduri demokrasi ini dilihat sebagai momen penting membangun kembali semua elemen masyarakat politik untuk berani jujur dan peduli terhadap sesama komunitas politik meski beda satu sama lain.

Penulis Staf Pengajar Pusdiklat Depdagri Regional Bukittinggi. Penggagas forum diskusi Komunitas Klub Haus Buku.

Million-selling opening for vampire series finale

Monday August 4, 9:12 PM
Harry Potter is still king, but the final book of Stephenie Meyer's "Twilight" series did manage a million-selling debut.

"Breaking Dawn," the fourth of Meyer's sensational teen vampire series, sold 1.3 million copies in the first 24 hours after its midnight, Aug. 2 release. Publisher Little, Brown Books for Young Readers announced Monday that it has gone back for 500,000 more copies, making the total print run 3.7 million.

The numbers for "Breaking Dawn" are comparable to the openings of a pair of famous memoirs: former President Clinton's "My Life" and Sen. Hillary Rodham Clinton's "Living History." But they don't approach the unveiling of "Harry Potter and the Deathly Hallows." The seventh and final volume of J.K. Rowling's fantasy series sold 8.3 million copies in its first 24 hours in the United States alone.

Sumber : Yahoo!Asia News